Hal ini disampaikan oleh SBY saat pidato
soal "Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Energi", di Istana
Negara, Selasa (29/5) malam.
Turut hadir, antara lain, Menko
Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat
Agung Laksono, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, dan lainnya.
"Kita
tidak ingin utang kita terus meningkat, dan akhirnya membebani
anak-cucu kita. Justru sebaliknya, yang kita inginkan dan lakukan adalah
menurunkan rasio utang yang kita tanggung, dari waktu ke waktu," jelas
SBY.
Pernyataan ini dilontarkan SBY berkaitan dengan
tingginya anggaran subsidi BBM dan listrik yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Ini menyebabkan defisit anggaran makin tinggi dan akhirnya
utang meningkat.
"Besarnya anggaran subsidi BBM dan listrik
berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara, karena penerimaan
negara lebih kecil dari belanja negara. Defisit anggaran ini, harus
kita tutupi, Salah satu caranya dengan mencari pinjaman atau utang
baru. Cara seperti ini tentu bukan pilihan kita," tutur SBY.
Dituturkan,
anggaran untuk subsidi BBM dan listrik jumlahnya sangat besar, dan
terus meningkat dari tahun ke tahun. Di 2010, subsidi BBM dan listrik
mencapai Rp 140 triliun. Di 2011 meningkat lagi menjadi Rp 256 triliun.
"Meningkatnya
subsidi ini dikarenakan oleh tingginya harga minyak dunia, serta
meningkatnya penggunaan BBM dan listrik, baik oleh masyarakat, angkutan
atau transportasi, maupun untuk kalangan industri. Besarnya subsidi
BBM dan listrik, mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk
membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan
laut, dan bandar udara," papar SBY.
Karena itu SBY mengatakan
bertekad mengurangi subsidi BBM dan listrik dengan menjalankan program
hemat BBM dan listrik. Total utang pemerintah Indonesia hingga April
2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di
akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun.
Jika
dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang
pemerintah naik Rp 43,78 triliun. Presiden juga mengatakan, kenaikan
harga BBM dan TDL tidak dilakukan sekarang.
"Karena itu, gerakan
penghematan besar-besaran harus kita laksanakan dengan serius dan harus
sukses, agar APBN kita aman," tegas presiden.




0 Tuliskan komentar anda disini:
Post a Comment